Sabaknews.com|Tanjab Timur- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Tanjabtim) menggelar Rapat Paripurna masa persidangan II Tahun 2023-2024 dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD atas laporan panitia Khusus DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023, Senin (29/4/2024) di gedung utama DPRD Tanjab Timur.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sapril, S.I.P, serta unsur Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tanjabtim.
Pendapat Akhir Fraksi Golkar yang disampaikan Jubir Saidina Hamzah, SE meminta dinas perkebunan dan peternakan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pengembangan program tahunannya. Selain itu Dinas Koperasi dan UMKM supaya peka, responsif dan kolaboratif terkait pinjaman modal usaha masyarakat yang bermodus koperasi yang dinilai jauh dari azas koperasi.
Yudi Hariyanto, EY dari Fraksi RNR juga dalam pendapat akhirnya menyarankan agar para pejabat yang ingin terjun kedunia politik agar segera mengundurkan diri dari jabatan, memberikan kesempatan bagi netralitas dan fokus dalam menjalankan tugas politiknya. Semua rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong aksi tegas dan tanggap dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, RNR juga mengharapakan supaya sekda dapat mengevaluasi jabatan Camat Muara Sabak Timur dan menunjuk pejabat eselon lain yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Camat. Kepada Inspektorat agar berkoordinasi dengan BPK RI untuk menelusuri oknum pegawai/non pegawai yang terlibat atas penyimpangan yang dilaporkan kepada Bupati untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka demi kondusifnya lingkungan kerja pemerintah kecamatan muara Sabak Timur serta meminta inspektorat untuk melakukan audit di 10 kecamatan lainnya.
Pendapat akhir Fraksi PAN sependapat dengan pemerintah yakni mempercepat ketersediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas dan memahami kondisi objektif LKPJ tahun anggaran 2023 guna memenuhi tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Beberapa target pelayanan infrastruktur telah terealisasi, diharapkan pada tahun mendatang ditingkatkan demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat Tanjab Timur.
Muhammad Guntur, S.Pi Jubir Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir fraksi khususnya kepada OPD untuk memiliki komitmen yang tinggi, bekerja secara secara profesional, kreatif dan inovatif serta terus meningkatkan kinerja yang ada untuk menghalau potensi, demi tercapainya PAD di tahun anggaran 2024. Fraksi PAN juga merekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk selalu melakukan pengawasan secara berkala terhadap perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL, UPL dan AMDAL) dan melakukan penindakan berupa sanksi terhadap perusahaan yang tidak terekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
Fraksi BBI dalam rilisnya menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Dinas PUPR supaya segera ambil langkah strategis guna perbaikan atau pemeliharaan jalan dalam kondisi rusak sedang,berat di beberapa kecamatan.(Red)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Sabaknews.com.
