Home / HUKUM

Senin, 5 Juli 2021 - 19:04 WIB

Ini Langkah yang Bakal Dilakukan Kapolres Soal Galian C Ilegal

Kapolres Tanjabtim, AKBP Deden Nurhidayatullah

Kapolres Tanjabtim, AKBP Deden Nurhidayatullah

TANJABTIM, sabaknews.com – Pertambangan golongan C tanah uruk illegal kembali mencuat di Kabupaten Tanjabtim, yang diketahui meski tak mengantongi izin namun tetap beroperasi. Hal itu menuai desakan dari berbagai pihak guna penegakan hukum yang dianggap merugikan Daerah.

Hal ini langsung ditanggapi Kapolres Tanjabtim, AKPB Deden Nurhidayatullah, yang bakal mengambil langkah strategis. Dimana Kapolres memanggil pelaku usaha dan beberapa lembaga yang konsen dibidang Lingkungan dan Kerakyatan.

“Desakan untuk penyelesaian permasalahan Penambangan tanah uruk ilegal, sebetulnya terus kita lakukan, sosialisasi agar mengurus perijinan dan melakukan secara legal,” kata Kepolres.

“Kita juga mengundang beberapa lembaga yang konsen di bidang Lingkungan dan Kerakyatan, untuk berkoordinasi dan membantu menyelesaikan persoalan tambang tanah uruk liar di Tanjabtim,” tambahnya.

Dilanjutkannya, bahwa pihaknya bukan hanya melakukan penegakan hukum saja soal galian C tersebut, namun juga melakukan pendampingan. “Kita tidak hanya melakukan tindakan hukum saja, tetapi kita kedepankan langkah pencegahan dan pendampingan agar semua berjalan dengan baik,” ungkap Kapolres.

Baca Juga :  Shampo Berisi Sabu Diselundupkan ke Lapas Muarasabak

Sementara itu, coordinator Gaung Demokrasi, Dachi menambahkan, pihaknya telah melakukan pemetaan masalah sejak dulu. Dimana pelaku usaha galian C sejauh ini sangat mempunyai itikat baik dalam melengkapi izin administrasi usahanya, namun dengan sulitnya system birokrasi serta mahalmnya biaya dalam mengurus izin, banyak pengusaha mundur.

“Mereka (Pengusaha Tambang Liar) yang ada di Tanjabtim bisa dihitung dengan jari. Sekitar 5 orang masyarakat lah. Dan Mereka, sebetulnya sudah melakukan upaya serta tahapan untuk mendapatkan izin tersebut. Rata-rata sudah memiliki izin eksplorasi dan tinggal meneruskan izin produksi untuk bisa menjalankan usahanya sesuai pada kebutuhan,” beber Daci.

Baca Juga :  Shampo Berisi Sabu Diselundupkan ke Lapas Muarasabak

“Kira-kira untuk mendapatkan izin produksi harus melalui tahapan, uji UKL-UPL,” tambah Daci.

Menurutnya, dalam kepengurusan dokumen UKL-UPL tersebut, pihaknya menduga ada permainkan oleh oknum-oknum tertentu. “Hingga nilainya ratusan juta untuk mengurus dokumen itu. Padahal di sisi lain, pengusaha tanah uruk (warga lokal), yang kemampuan finansialnya terbatas. Dan, inilah sumbatan-sumbatan yang harus kita koordinasikan dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan dan Penataan Ruang (DPUPR),” imbuhnya.

Ditambahkannya pula, dengan adanya izin dari beberapa pengusaha galian C tersebut, Daerah sangat diuntungkan dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan meningkat. “Selain itu sebetulnya usaha tanah uruk jika ada izin, Pendapatan Asli Daerah pun akan didapat. Pengusaha, pekerja dan jaringan usaha juga akan merasa sangat nyaman,” pungkas Daci.

Penulis : YUDI

Berita ini 57 kali dibaca

Share :

Baca Juga

HUKUM

Shampo Berisi Sabu Diselundupkan ke Lapas Muarasabak